Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2014 dinilai akan berada
dalam kondisi terpuruk.Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh
perekonomian dunia yang cenderung tidak stabil. Kondisi perekonomian dunia yang masih belum stabil, serta suhu politik
yang cenderung meningkat menjelang pemilu 2014, menjadi sejumlah isu
utama yang akan mewarnai kondisi perekonomian dalam negeri tahun
mendatang.
Suhu politik Indonesia menjelang pemilu diperkirakan akan meningkat. Namun, hal ini diperkirakan tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Fundamental ekonomi diyakini masih cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian politik dan ekonomi baik dari dalam negeri maupun global. Salah satu indikatornya adalah permintaan domestik yang masih cukup kuat, yang didukung oleh jumlah kelas menengah yang terus meningkat.
Indikator positif lainnya di 2014 adalah masih tetap tingginya minat investor asing untuk terus berinvestasi di Indonesia. Hal ini didorong oleh berkurangnya tekanan inflasi dan potensi penguatan rupiah terhadap dolar AS. Ini yang membuat optimisme dalam menyongsong dan menghadapi tahun 2014
Krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sedikit banyak berdampak pada perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi hal ini.
Selain itu, BI selaku regulator perbankan nasional, juga telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) beberapa kali hingga mencapai level 7,25%. Langkah ini dilakukan BI sebagai upaya untuk menekan ekspektasi kenaikan laju inflasi serta upaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
Terdapat dua penyebab yang membuat kondisi perekonomian nasional terpuruk. Penyebab itu adalah kenaikan harga minyak dunia yang mendorong subsidi membengkak serta merosotnya nilai tukar rupiah yang melipatgandakan nilai utang luar negeri.Pemicu utamanya adalah pembengkakan subsidi energi yakni subsidi BBM dan listrik. Belanja subsidi energi di RAPBN 2014 melonjak Rp 44,1 triliun, dari Rp 284,7 triliun menjadi Rp 328,7 triliun.
Utang luar negeri semakin membengkak lantaran nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin merosot. Tetapi, ungkap dia, pemerintah justru mengambil solusi untuk menutup pengeluaran dengan cara semakin memperbanyak utang luar negeri maupun dalam negeri.
Data Bank Indonesia menunjukkan posisi surat utang negara sampai dengan Oktober 2013 mencapai Rp 915,175 triliun. Sementara posisi utang luar negeri pemerintah USD 123,212 miliar.
Dengan demikian pada tingkat kurs 12.000 maka total utang pemerintah secara keseluruhan adalah Rp 1.478,544 triliun utang luar negeri ditambah Rp. 915,175 triliun utang dalam negeri. Sehingga utang pemerintah keseluruhan adalah Rp 2.393,719 triliun.
Pemerintah menargetkan akan menambah utang mencapai Rp 345 triliun pada tahun 2014. Sebanyak Rp 205 triliun akan ditarik melalui surat berharga untuk menutup defisit fiskal 2014 dan sisanya sebanyak Rp 140 triliun digunakan untuk melunasi utang lama yang jatuh tempo.
Cara pemerintah mengatasi masalah dengan menumpuk utang akan semakin menambah masalah perekonomian di masa yang akan datang, memperburuk fundamental ekonomi dan meningkatkan kerentanan nilai tukar.
Suhu politik Indonesia menjelang pemilu diperkirakan akan meningkat. Namun, hal ini diperkirakan tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Fundamental ekonomi diyakini masih cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian politik dan ekonomi baik dari dalam negeri maupun global. Salah satu indikatornya adalah permintaan domestik yang masih cukup kuat, yang didukung oleh jumlah kelas menengah yang terus meningkat.
Indikator positif lainnya di 2014 adalah masih tetap tingginya minat investor asing untuk terus berinvestasi di Indonesia. Hal ini didorong oleh berkurangnya tekanan inflasi dan potensi penguatan rupiah terhadap dolar AS. Ini yang membuat optimisme dalam menyongsong dan menghadapi tahun 2014
Krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sedikit banyak berdampak pada perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi hal ini.
Selain itu, BI selaku regulator perbankan nasional, juga telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) beberapa kali hingga mencapai level 7,25%. Langkah ini dilakukan BI sebagai upaya untuk menekan ekspektasi kenaikan laju inflasi serta upaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
Terdapat dua penyebab yang membuat kondisi perekonomian nasional terpuruk. Penyebab itu adalah kenaikan harga minyak dunia yang mendorong subsidi membengkak serta merosotnya nilai tukar rupiah yang melipatgandakan nilai utang luar negeri.Pemicu utamanya adalah pembengkakan subsidi energi yakni subsidi BBM dan listrik. Belanja subsidi energi di RAPBN 2014 melonjak Rp 44,1 triliun, dari Rp 284,7 triliun menjadi Rp 328,7 triliun.
Utang luar negeri semakin membengkak lantaran nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin merosot. Tetapi, ungkap dia, pemerintah justru mengambil solusi untuk menutup pengeluaran dengan cara semakin memperbanyak utang luar negeri maupun dalam negeri.
Data Bank Indonesia menunjukkan posisi surat utang negara sampai dengan Oktober 2013 mencapai Rp 915,175 triliun. Sementara posisi utang luar negeri pemerintah USD 123,212 miliar.
Dengan demikian pada tingkat kurs 12.000 maka total utang pemerintah secara keseluruhan adalah Rp 1.478,544 triliun utang luar negeri ditambah Rp. 915,175 triliun utang dalam negeri. Sehingga utang pemerintah keseluruhan adalah Rp 2.393,719 triliun.
Pemerintah menargetkan akan menambah utang mencapai Rp 345 triliun pada tahun 2014. Sebanyak Rp 205 triliun akan ditarik melalui surat berharga untuk menutup defisit fiskal 2014 dan sisanya sebanyak Rp 140 triliun digunakan untuk melunasi utang lama yang jatuh tempo.
Cara pemerintah mengatasi masalah dengan menumpuk utang akan semakin menambah masalah perekonomian di masa yang akan datang, memperburuk fundamental ekonomi dan meningkatkan kerentanan nilai tukar.