RANGKUMAN PERATURAN LELANG

RANGKUMAN PERATURAN LELANG

1.       Perbeda LELANG dengan JUAL BELI PADA UMUMNYA

LELANG	JUAL BELI PADA UMUMNYA
Penjualan di muka umum	Tidak harus di muka umum
Ada Pengumuman sebelum lelang	Tidak harus di umumkan terlebih dahulu
Ada Pejabat Lelang	Tidak ada pejabat tertentu
Peserta harus mendaftar dahulu	Tidak
Untuk jenis tertentu diwajibkan ada jaminan penawaran	Tidak
Di pungut Bea Lelang dan pajak	Pajak Penjualan

2.       Perbedaan LELANG PADA UMUMNYA dengan PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

LELANG PADA UMUMNYA	PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Panitianya tunggal	Panitianya Banyak
Objek yang dijual berupa Barang	Barang dan Jasa
Pesertanya umum	Badan Hukum dan Umum
Harga yang dikehendaki adalah harga tertinggi	Harga yang dikehendaki yang terendah
Alat bukti berupa RISALAH LELANG	Aat bukti berupa KONTRAK
Peserta tidak ada kualifikasi	Peserta digolongkan berdasarkan kualifikasi
Pembayaran secara Tunai	Pembayaran secara bertahap atau termin

3.       Perbedaan JUAL BELI PADA UMUMNYA dengan PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENGADAAN BARANG DAN JASA	JUAL BELI PADA UMUMNYA
Merupakan Pembelian Barang atau pembelian jasa pemborongan pekerjaan	Merupakan proses Menjual dan membeli barang dan jasa
Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pejabat Pengadaan	Sedangkan setiap orang tidak ada pengatur khusus
Peserta yang tergabung dalam keanggotaan organisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaku bebas tidak ditentukan
Harus tertulis	Penawaran bisa lesan atau tertulis langsung maupun tidak langsung
Penjualnya Banyak calon Pembeli satu	Penjual dan beli masing-masing bisa banyak dan perorangan
Dapat melalui E-Tandering, E-Catalogue, E-Puchasing	Melalui segala media yang memungkinkan di adakan jual-beli
Dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung	Penjualan dan pembelian dilakukan berdasrkan kesepakatan barang dan harga
Pembayaran oleh Pemerintah dengan sistem termin	Pembayaran dilakukan dengan Tunai atau angsuran

4.       Lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan, karena pasal tersebut mengatur mengenai “PARATE EKSEKUSI” yaitu Pemegang Hak Tanggungan yang pertama berhak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum

5.       NOTARIS sebagai PEJABAT LELANG KELAS II tidak melangggar UUJN, karena Pasal 3 huruf g, UUJN tidak mengatur larangan NOTARIS merangkap jabatan sebagai PEJABAT LELANG KELAS II

6.       BALAI LELANG tidak berwewenang untuk melakukan lelang EKSEKUSI , karena PASAL 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010, Balai lelang hanya bertindak sebagai PEMOHON LELANG terhadap LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA, yaitu :

LELANG barang milik BUMD/D berbentuk PERSERO

LELANG harta BANK DALAM LIKUIDASI

LELANG barang milik PERWAKILAN ASING

LELANG barang milik SWASTA, PERORANGAN atau BADAN HUKUM

7.       Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Risalah Lelang teridi dari : Kepala , Badan dan Kaki , dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diberi nomer urut. (Pasal 78 PMK no. 93/PMK.06/2010 tetang Pelaksanaan Lelang)

8.       Penawaran Lelang (Pasal 54 – Pasal 63 PMK no. 93/PMK.06/2010 tentang Pelaksanaan Lelang)

Pelaksanaan lelang dilakukan dengan mengadakan Penawaran. Penawaran ini dapat dilakukan denagan cara :

1.         Penawaran Langsung

Dalam Penawaran Lelang Langsung, Peserta Lelang yang sah atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang harus hadir di tempat pelaksanaan lelang. Penawaran Lelang Langsung ini berlaku untuk :

a.      Lelang Eksekusi

adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

b.      Lelang Noneksekusi

adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

c.      Lelang Noneksekusi Sukarela

adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

2.         Penawaran Lelang Tidak Langsung

Dalam Penawaran Lelang Tidak Langsung, Peserta Lelang yang sah atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang tidak diharuskan hadir di tempat pelaksanaan lelang dan penawarannya dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Penawaran Lelang Tidak Langsung dilakukan untuk Lelang Noneksekusi Sukarela.

Penawaran lelang tidak langsung ini dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis. Pada penawaran lelang tidak langsung secara lisan, Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan media audio visual dan telepon. Sedangkan pada penawaran lelang tidak langsung secara tertulis, Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi antara lain: LAN (local area network), Intranet, Internet, pesan singkat (SMS), dan faksimili. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang melalui Internet diatur dengan Peraturan Menteri.

9.       Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. (Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 174/PMK.06/2010). Pejabat Lelang Kelas I diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Pasal 3)

10.    Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. (Pasal 1 angka 2 PMK No. 175/PMK.06/2010 ttg Pejabat lelang kelas II) Pejabat Lelang Kelas II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan masa jabatan selam 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (Pasal 2)